Kasus Dana Hibah Kwarda Bareskrim Tetapkan Satu Tersangka
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.
“Sudah ada tersangka, Deli Indriyanti,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Erwanto, seperti dilansir Antara, Rabu, (3/5).
Menurut Erwanto, saat kasus itu terjadi, Deli Indriyanti menjabat sebagai Bendahara Kwarda DKI periode 2014-2015. Saat ini, Deli diketahui juga terjerat kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi Gedung SMPN 187, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Deli sedang menjalani masa tahanan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Dalam keterangannya, Sylvi menegaskan tidak ada penyelewengan dalam penggunaan dana hibah Pemprov DKI di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta. Penggunaan dana kegiatan menurut dia telah diperiksa auditor independen dari akuntan publik terdaftar.
Kasus dugaan korupsi Kwarda Pramuka ini sempat menyeret nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni sebagai saksi. Ia pernah diperiksa terkait jabatannya sebagai Ketua Kwarda Pramuka DKI.
Dana hibah yang diterima Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta diketahui sebanyak dua kali. Pada 2014, Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta menerima Rp 6,81 miliar dan Rp 6,81 miliar pada 2015.
Sylvi mengatakan pihaknya telah mengembalikan Rp 34 juta dana hibah yang tidak terpakai pada 2014. Sementara pada 2015, dana hibah sebesar Rp 801 juta juga telah dikembalikannya ke kas daerah.
Sumber Berita Kasus Dana Hibah Kwarda Bareskrim Tetapkan Satu Tersangka : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.