KDM menerapkan efisiensi anggaran daerah dengan berkaca dari Iran
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemerintahnya berupa menerapkan efisiensi anggaran daerah dengan mengambil pelajaran dari cara Iran mengelola keuangan negara di tengah tekanan ekonomi.
Dedi Mulyadi menyatakan, meskipun pemerintah pusat menerapkan kebijakan fiskal yang ketat kepada daerah termasuk penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah provinsi tetap memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, jaminan sosial, juga pendidikan.
“Mungkin para bupati atau gubernur akan pusing. Saya tidak,” kata Dedi Mulyadi, Senin 9 Maret 2026.
Ia juga menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan melalui pengelolaan keuangan yang lebih ketat, termasuk pengaturan pola kerja aparatur sipil negara melalui kebijakan work from home (WFH) serta pengurangan belanja rutin di sejumlah dinas.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan pengeluaran operasional pemerintah daerah.
KDM menilai kondisi keuangan saat ini menuntut para pemimpin daerah untuk mencari solusi agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan.
Ia menekankan bahwa pemimpin harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Dalam penjelasannya, ia mencontohkan Iran yang mampu bertahan meski dihadapi embargo ekonomi selama bertahun-tahun.
Menurutnya, negara tersebut dapat mengelola anggaran sekitar Rp1.000 triliun untuk melayani sekitar 92 juta penduduk.
Ia juga menilai pengelolaan anggaran yang efisien membuat pemerintah Iran mampu memberikan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur secara luas.