Ketua Fraksi Partai Nasdem DKI Bongkar Kebijakan Anies-Sandi yang Tak Jelas

Ketua Fraksi Partai Nasdem DKI Bongkar Kebijakan Anies-Sandi yang Tak Jelas

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus melontarkan kritikan pedas terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno di 100 hari kepemimpinan mereka.

Pertama, terkait penataan Pasar Tanah Abang dengan menutup Jalan Jatibaru, di depan pintu lama Stasiun Tanah Abang, yang kemudian digunakan sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima (PKL). Hal itu kemudian mendapat protes dari berbagai pihak, termasuk sopir angkot yang beberapa hari lalu melakukan demonstrasi di depan Balai Kota.

“Kami menerima hampir 100 delegasi Tanah Abang yang menyatakan bahwa mereka sangat keberatan dengan itu (kebijakan Anies-Sandi). Artinya, belum ada kajian komprehensif yang dilakukan Anies-Sandi, kemudian mencederakan kepentingan masyarakat lainnya,” kata Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Kemudian ia juga mempertanyakan bagaimana Anies-Sandi melakukan penataan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, dengan membangun shelter atau tempat tinggal sementara bagi warga bekas penggusuran era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang masih bertahan di lokasi tersebut.

“Kampung Akuarium yang sudah ditata menggunakan APBD DKI kemudian dikembalikan lagi menjadi ruang publik shelter sementara. Mana solusi permanen yang diberikan? Sama dengan Tanah Abang, tidak ada yang permanen,” tegasnya.

Lebih jauh Bestari menyinggung soal bagaimana program DP Rp0 yang tidak sesuai janji kampanye, baik itu soal desain yang awalnya dijanjikan membangun rumah tapak, kini berubah menjadi rusunami.

Selain itu, skema pembayarannya dianggap tak berpihak pada rakyat kecil. Sebab masyarakat dibebankan cicilan selama 20 tahun. Di mana lima tahun berikutnya Hak Guna Bangunan (HGB) pun akan habis.

“DP nol persen, itu pengadaan rumah saat janji kampanye, tapi kenyataannya rumahnya yang tidak dapat dimiliki, kan milik Pemda DKI, dia (warga) mencicil 25 tahun, selesai masa HGB satu tahap pertama lanjut yang kedua terus keluar,” paparnya.

“Lantas apa yang dinyatakan sebagai masyarakat DKI yang berpendapatan rendah dapat memiki rumah di Jakarta? Rumah tapak, apapun itu mau rumah tapak, rusun, tapi kenyataannya kan tak bisa dimiliki. Jadi banyak hal yang harus diklarifikasi,” ungkap Bestari.

Lebih jauh ia juga menyinggung soal janji Anies-Sandi ‘dimodalin’ dalam program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (Ok Oce), namun kemudian mereka berdalih jika yang dimaksudkan dengan ‘dimodalin’ adalah memfasilitasi peserta Ok Oce untuk mendapatkan modal usaha dari lembaga pembiayaan atau perbankan.

Untuk itu, Fraksi Nasdem di DPRD DKI menggaungkan penggunaan hak interpelasi guna meminta Anies-Sandi mengklarifikasi kebijakan-kebijakannya. “Ini kan hal-hal yang perlu diklarifikasi sebagai janji kampanye, dan banyak hal yang lain,” ucap dia.

Simak video dibawah ini:

 

(Baca juga: PDIP DKI SEBUT ANIES-SANDI BUAT JAKARTA BERUBAH 180 DERAJAT DENGAN DALIH KEBERPIHAKAN)

 

Sumber Berita Ketua Fraksi Partai Nasdem DKI Bongkar Kebijakan Anies-Sandi yang Tak Jelas : Netralnews.com