Komnas HAM Soroti Foto Bareng Kapolri-Kepala BIN-Gubernur Papua

Komnas HAM Soroti Foto Bareng Kapolri-Kepala BIN-Gubernur Papua

Foto pertemuan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw, dan Gubernur Papua Lukas Enembe beredar di media sosial. Foto pertemuan itu menjadi sorotan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

“Pertemuan antara Lukas Enembe dan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia tanggal 4 September 2017 dengan menghadirkan Paulus Waterpauw cukup mengagetkan kita semua, kenapa Kepala BIN hadirkan Kapolda Sumatera Utara, kenapa bukan Kapolri di Mabes Polri kalau hanya soal kasus yang dihadapi oleh Pak Lukas Enembe?” kata Pigai dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9/2017).

Pigai mengaku telah bertemu dan berbicara langsung dengan Lukas Enembe, Ketua DPR Papua, Ketua MRP Papua dan Ketua Relawan Lukas Enembe. Kata Pigai, Komnas HAM melihat Lukas berada di bawah tekanan luar biasa.

“Komnas HAM sebagai lembaga penjaga kemanusiaan harus selamatkan seorang putra terbaik bangsa Papua ini,” ujarnya.

Karena itu, Pigai menuturkan, Komnas HAM punya beberapa catatan untuk BIN. BIN adalah roh dan jantung NKRI yang mesti bekerja sesuai kewenangan yaitu menjaga kebhinekaan dan keutuhan NKRI.

Pigai juga mengingatkan persoalan hukum adalah ranah Polri. “Kami menghormati tugas kepolisian yang bekerja secara profesional dengan mempertimbangkan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadi integritas sosial,” tuturnya.

Menurut Pigai, menghadirkan Paulus Waterpauw tidak ada hubungannya dengan gangguan disintegrasi politik di Papua. Justru para politisi, pengamat, rakyat Indonesia dan Papua disebut Pigai marah dan mengkritisi BIN berpolitik praktis.

“Apalagi isu BIN memaksa Lukas Enembe berpasangan dengan Paulus Waterpauw. Kepentingan BIN terkait politik ini apa? dan BIN kerja untuk Partai Politik apa? Bahkan BIN kerja untuk kepentingan calon Presiden Siapa? Apakah tindakan itu adalah tugas badan Inteligen negara? Kalau itu yang terjadi maka BIN lebih cenderung menjadi alat kekuasaan bukan alat negara. Kita harus selamatkan Badan Intelijen Negara ini,” ujarnya.

Kata Pigai, Lukas Enembe diduga dipaksa menandatangani surat komitmen untuk menangkan Presiden Jokowi dan PDIP 2019. Tindakan itu bertentangan dengan kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan.

“Komnas HAM juga sedang monitor keselamatan jiwa Lukas Enembe karena Komnas HAM menerima isu tidak elok,” katanya.

Kata Lukas Enembe Info Hoax, BIN Belum Tanggapi Resmi

Gubernur Papua, Lukas Enembe, membantah informasi pertemuannya dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan; Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian; dan Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua), Irjen Pol Paulus Waterpauw.

“Saya tidak tahu info itu hoax saja mungkin,” jawab Lukas lewat WhatsApp kepada redaksi, Kamis sore (14/9).

Ditanya lagi tentang foto-foto dari pertemuan dimaksud, ia bersikeras itu adalah bohong.

“Itu hoax,” singkatnya.

Ada tiga foto yang didapatkan redaksi. Satu foto menunjukkan dia bersama Kepala BIN, Kapolri dan Kapolda Sumut. Dua foto lain hanya dirinya bersama Kapolda Sumut, yang salah satunya dengan pose “salam komando”.

Redaksi juga menghubungi pihak BIN untuk meminta klarifikasi. Disampaikan bahwa penjelasan resmi dari BIN akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Diberitakan tadi sore oleh Kantor Berita Politik RMOL, ada informasi yang menyebut pertemuan Budi Gunawan dan Lukas berlangsung pada Selasa (5/9) di kediaman Kepala BIN, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan.

Awalnya, pertemuan hanya membahas berbagai isu nasional. Ternyata ada agenda lebih penting. Kepala BIN, Budi Gunawan, disebut meminta Lukas menandatangani sebuah kertas berisi 16 poin komitmen. Mulai dari kesetiaan pada NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan sampai pada komitmen “mengamankan” Joko Widodo dan PDI Perjuangan di Pemilu Serentak tahun 2019.

Lukas disebut merasa keberatan dengan poin terakhir karena dia sendiri merupakan Ketua DPD Partai Demokrat di Papua. Namun, akhirnya ia menandatangani pernyataan tersebut.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua) Irjen Pol Paulus Waterpauw datang menyusul ke pertemuan itu.

Setelah Tito dan Paulus datang, Kepala BIN menyampaikan kepada Lukas Enembe bahwa dirinya harus berpasangan dengan Paulus Waterpauw pada Pilkada Papua tahun 2018 sesuai perintah Presiden Joko Widodo.

Tak sampai di situ, sekitar 15 menit kemudian hadir pula pimpinan Bareskrim Mabes Polri dalam pertemuan. Lalu, Kapolri memerintahkan anak buahnya agar semua proses hukum yang sedang terjadi atas Lukas Enembe dihentikan.

Lukas Enembe berstatus tersangka kasus kecurangan Pilkada Kabupaten Tolikara sejak 19 Juni 2017. Kasusnya ditangani Polda Papua.

 

 

Baca juga : Ketua Komnas HAM: Pernyataan Dugaan Kriminalisasi Ulama Tidak Tepat, Pigai Ngawur

 

 

Sumber berita Komnas HAM Soroti Foto Bareng Kapolri-Kepala BIN-Gubernur Papua : detik , rmol.co