Korea Selatan matikan layanan digital karena kebakaran besar.
Menteri Korea Selatan Kim Min-seok mengungkapkan platform digital internal pemerintah dinyatakan mati.
Lebih dari 600 layanan dan sistem pemerintahan daring tetap tidak berfungsi, termasuk sistem ID seluler dan layanan pos daring.
Dalam hal layanan data nasional berfungsi sebagai server cloud bagi banyak layanan pemerintah dan basis data bagi Korsel, serta pusat-pusat data di tempat lain.
Pemadaman platform pemerintah tersebut disebabkan ledakan dahsyat terjadi di Daejeon pada Jumat 26 September 2025.
Dilaporkan ledakan itu terjadi di fasilitas Layanan Sumber Daya Informasi Nasional (National Information Resources Service/ NIRS) Kota Daejeon, sekitar 130 km Seoul, sekitar pukul 20.20 waktu setempat.
Akibatnya, kejadian tersebut thermal runaway melepas panas ekstrem di ruang server dan menyebabkan kebakaran.
Sehingga kondisi tersebut juga membuat petugas pemadam kesulitan memadamkan api.
Thermal runaway merupakan reaksi berantai kimia yang menyebabkan peningkatan suhu secara tak terkendali dan membuat kebakaran atau ledakan itu pada perangkat seperti baterai.
Petugas berhasil memadamkan api secara keseluruhan pada Sabtu pagi.
Menteri Korea Selatan Kim memperingatkan turis yang hanya mengandalkan ID seluler juga bisa menghadapi gangguan imbas kebakaran ini.
Ia juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami publik.
Ia juga mengatakan pemerintah akan bekerja cepat untuk memulihkan layanan.
“Ada kesulitan dalam mengendalikan api karena sifat sistem pemerintahan penting yang terpusat di satu lokasi,” kata Kim.
Selanjutnya, Kepala pusat data Lee Jae-yong juga mengatakan, hingga sekarang belum ada informasi kapan layanan tersebut akan bisa beroperasi kembali.
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.