KPK Lakukan OTT pada Ketua PT Manado dan Politikus Golkar
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPR dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono.
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, membenarkan hal itu. Dari lokasi penangkapan, tim penyidik KPK berhasil menyita berbagai mata uang asing.
“Benar, ada tim KPK yang turun ke lapangan. Hampir jumat tengah malam KPK lakukan OTT di Jakarta terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara. Sejumlah mata uang asing juga diamankan sebagai barang bukti di lokasi,” ujar Basaria saat dikonfirmasi kumparan.com, Sabtu (7/10).
Uang yang disita KPK berjumlah 101 ribu dolar Singapura yang terbagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama, berjumlah 60 ribu dolar Singapura, kedua 30 ribu dolar Singapura, terakhir berjumlah 11 ribu dolar Singapura yang berada di dalam mobil.
Anggota DPR yang juga seorang politikus Golkar yang tertangkap adalah yang menjadi pihak penyuap. Politikus Golkar itu adalah anak dari seorang terdakwa yang kasusnya tengah bergulir di Pengadilan Tinggi Manado. Ibu politikus Golkar itu terjerat kasus korupsi di Manado.
“Tim masih di lapangan, jadi kami belum bisa informasikan lebih lanjut. Selengkapnya kami sampaikan di konferensi pers. Sesuai KUHAP kami dapat lakukan pemeriksaan maksimal 24 jam,” kata Basaria.
KPK akan kembali berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait hakim yang tertangkap dalam operasi tersebut.
“KPK juga berkoordinasi dengan MA. Ini salah satu hasil kerjasama KPK dengan MA,” kata Basaria.
Baca juga : Banyak Hakim Kena OTT, KY Disebut Diam dan Kurang Galak
Sumber berita KPK Lakukan OTT pada Ketua PT Manado dan Politikus Golkar : kumparan
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.