Mendagri Sebut Harga blanko E-KTP Digelembungkan Empat Kali Lipat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut ada penggelembungan anggaran atau mark up pada proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) 2011-2013 yang dilakukan panitia lelang proyek.
Menurut Tjahjo, harga untuk satu blanko e-KTP yang seharusnya di kisaran Rp 4 ribu digelembungkan hingga empat kali lipat.
“Ya dalang kasus e-KTP berawal dari dalangnya panitia lelang, yang Rp 4 ribu sekian di mark up jadi Rp 16 ribu sekian. Tapi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menemukan bukti bahwa harganya tidak sebesar Rp 16 ribu, sekarang terungkap,” ujar Tjahjo di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017).
Menurut Tjahjo, saat itu panitia lelang dengan leluasa bisa memainkan anggaran. Dan itu yang dihindari pada lelang e-KTP saat ini.
Pihaknya, kata Tjahjo, telah membentuk unit layanan pengadaan (ULP) dan dalam prosesnya juga berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ia melanjutkan, anggaran untuk harga satu blanko e-KTP akan disesuaikan dengan harga satuan di pasaran.
Selain itu, anggaran untuk pembuatan blanko e-KTP bisa dipantau langsung oleh masyarakat karena semua data diunggah ke website Kemendagri.
“Sekarang yang menentukan tidak panitia lelang, tapi ULP di Kemendagri, yang online bisa dikontrol oleh BPKP, semua pihak dan masyarakat umum bisa (memantau). Kalau dulu panitia lelang, sehingga panitia lelang bisa memark up, yang akhirnya bergulir seperti ini,” ujarnya.
KPK sudah menersangkakan tiga orang dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara senilai Rp 2,2 triliun ini. Mereka adalah Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto.
Lalu, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman. KPK juga menersangkakan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong.
Sumber berita Mendagri Sebut Harga blanko E-KTP Digelembungkan Empat Kali Lipat : kompas.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.