Nasional

PAN Kembali Buka Suara Soal Sikap Politiknya yang Menentang Jokowi

PAN Kembali Buka Suara Soal Sikap Politiknya yang Menentang Jokowi

PAN memilih walk out (WO) saat paripurna UU Pemilu pada Kamis (20/7) lalu. Komitmen PAN sebagai partai pendukung pemerintah pun dipertanyakan oleh partai-partai lain yang juga mendukung pemerintah.

Namun, menurut Ketua DPP PAN Yandri Susanto dukungan PAN pada pemerintah bukan berarti bisa dibarter dengan UU Pemilu. Yandri pun mengatakan PAN memiliki penafsiran subjektifitas yang berbeda dengan partai pendukung pemerintah lain.

“PAN mendukung pemerintah tapi bukan berarti bisa dibarter dengan UU Pemilu. Memang komunikasi Bang Zul (Zulkifli Hasan, Ketum PAN) dengan Pak Jokowi sangat bagus, tapi dalam hal UU Pemilu, PAN kan punya tafsir subjektifitas kami,” ujar Yandri di RS Siloam, Karawaci, Tangerang, Banten, Sabtu (22/7/2017).

Karena itu, Yandri tidak mau terlalu dipusingkan dengan bagaimana saat ini status PAN dalam koalisi pemerintah. Menurutnya, PAN tidak akan ngotot untuk dipertahankan dalam koalisi tersebut. Apalagi, menurut Yandri, yang awalnya mengajak PAN bergabung adalah Jokowi.

“Dulu kan yang ngajak koalisi Pak Jokowi, sekarang penilaian ataupun status kami di koalisi ya terserah Pak Jokowi. PAN pasif saja, nggak ngotot untuk bertahan, tidak juga akan lobi habis. Kami santai saja,” tutupnya.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto

PAN memilih walk out (WO) saat paripurna UU Pemilu pada Kamis (20/7) lalu. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan PAN hanya menginginkan pergantian dari sainte lague ke kuota hare.

“Ini kan soal partai. Ini bukan soal lain-lain tapi ini soal hidup matinya partai. Kalau mendukung sainte lague saya bisa dimarahi kader. Abis nanti suaranya,” kata Zulkifli.

Zulklifi menegaskan apa yang dilakukan PAN pada paripurna lalu bukan walk out melainkan abstain. Karena jika menyetujui metode konversi suara sainte lague itu akan membunuh partai PAN.

“Karena kita memang kalau sainte lague itu PAN ya bunuh diri. itu aja ya maklum. Oleh karena itu kami abstain, tolong diluruskan,” ucap Zulklifi.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Lalu apakah PAN akan tetap mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres di Pillpres 2019?

“Bisa ya bisa tidak, politik kan dinamis. 2019 PAN bisa ke Jokowi bisa tidak, PAN bisa ke Prabowo (Prabowo Subianto) bisa tidak. Atau kami memajukan poros baru,” ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di RS Siloam, Karawaci, Tangerang, Banten, Sabtu (22/7/2017).

Yandri mengatakan partainya tidak mau didikte oleh koalisi maupun partai manapun. Karena itu Yandri menegaskan tidak ada keharusan bagi PAN untuk mengusung Jokowi sebagai capres.

“Nggak ada kata harus kami dukung Jokowi,” ucap Yandri.

“Mungkin di Rakernas, Agustus akan dibahas (soal capres),” tuturnya.

 

Baca juga : Akan Berdialog Soal Posisi PAN di Koalisi, PDIP: PAN Partai Karaoke

 

 

Sumber berita PAN Kembali Buka Suara Soal Sikap Politiknya yang Menentang Jokowi : detik

Mister News

Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

5 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

5 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

5 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

5 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

5 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

5 tahun ago

This website uses cookies.