PAN Siap Bantu Korban First Travel Namun Jokowi Harus Turun Tangan
Fraski PAN siap membantu para korban penipuan umrah First Travel. Sekretaris F-PAN Yandri Susanto mengatakan fraksinya siap menjadi jembatan antara korban dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk mencari solusi masalah.
Yandri mengatakan Komisi VIII DPR, yang membidangi agama, dipimpin oleh kader PAN, yakni Ali Taher. Yandri mengatakan itu dapat dijadikan cara PAN membantu calon jemaah.
“Kita akan meminta dan Komisi VIII ketuanya dari PAN, pertemuan secepatnya dengan Menteri Agama di Komisi VIII dengan jemaah yang menjadi korban. Kalau tidak selesai, Pak Jokowi turun tangan karena 58.000 jemaah itu jumlah yang tidak sedikit,” kata Yandri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/9/2017).
“Nanti di waktu rapat segitiga antara Komisi VIII, First Travel, Menag dan teman-teman, kita akan minta ketua Komisi menyampaikan itu kepada Kemenag atau Menag,” imbuh Yandri.
Yandri mengatakan, jika masih punya uang, sebaiknya First Travel segera membayar uang jemaah. Jika masih kurang, Yandri mengatakan Kementerian Agama dapat membantu.
“Berapa kurangnya nggak apa-apa negara harus hadir memberangkatkan sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” ungkap Yandri.
Soal uang ganti rugi calon jemaah umrah First Travel, seorang korban asal Tegal, Nur Islam, meminta kesediaan anggota DPR menyisihkan gaji mereka untuk membantu.
“Saya memberi masukan kalau misalkan ini ternyata First Travel tidak bisa mengatasi, saya usul semua umat Islam bersatu untuk donatur. Berapalah, misalnya anggota DPR yang gaji 10 persen masuk,” sebut Nur.
Sumber Berita PAN Siap Bantu Korban First Travel Namun Jokowi Harus Turun Tangan : Detik.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.