Pansus Angket Panggil BPK Setelah Lebaran Selidiki Anggaran KPK
Selain menggali keterangan dari Miryam S. Haryani, Pansus Angket KPK juga berencana untuk menyelidiki penggunaan anggaran lembaga antirasuah tersebut. Untuk mendapatkan informasi yang kredibel, pansus setelah lebaran akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pansus menyepakati kemungkinan besar setelah lebaran kita akan memulai hal-hal terkait dengan tata kelola anggaran di KPK. Tentu tidak terbatas pada pendalaman atas hal yang merupakan temuan BPK berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan tahun 2015,” kata anggota Pansus Angket KPK Arsul Sani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).
Arsul mengatakan anggota BPK yang akan dipanggil adalah mereka yang selama ini melakukan audit terhadap KPK.
“Pada sisa masa sidang ini kami akan mendengarkan penjelasan para auditor BPK yang mengaudit KPK selama ini,” imbuhnya.
Anggota Fraksi PPP ini kemudian menyampaikan alasan mengapa anggaran KPK juga menjadi prioritas Pansus Angket KPK. Menurutnya, informasi mengenai tata kelola anggaran pasti tersedia dan dapat memperkaya penyelidikan.
“Saya kira kalau tata kelola anggaran ini dari sisi kesiapan bahan dan informasi itu lebih matanglah,” jelasnya.
Pemanggilan para auditor BPK tersebut, kata Arsul, dilakukan secara pararel dengan pemanggilan para tokoh atau ahli yang sudah diagendakan oleh pansus angket KPK.
“Nantinya secara pararel. Termasuk dengan mendengarkan paparan ahli hukum tata negara dan pidana. Termasuk juga pemanggilan kembali Miryam S Harywani,” pungkasnya.
Sumber Berita Pansus Angket Panggil BPK Setelah Lebaran Selidiki Anggaran KPK : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.