Pesan KPK untuk Fahri Hamzah: Jangan Campuri Proses Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah memberikan izin kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah untuk menjenguk auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Rochmadi Saptogiri. Rochmadi merupakan tersangka KPK yang ditahan di rumah tahanan Polres Jakarta Timur.
Juru bicara KPK Febri Diansyah meminta pihak manapun agar tidak memanfaatkan jabatannya untuk mencampuri proses hukum.
“KPK tidak pernah memberikan izin atau dimintakan izin. Apalagi pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, kami minta untuk secara hati-hati menggunakan kewenangannya, jangan sampai mencampuri proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Febri di Gedung KPK, Selasa (30/5).
Fahri mengunjungi Polres Jakarta Timur pada Senin (29/5) lalu. Saat itu, Fahri juga didampingi Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu.
Fahri dan Masinton mengunjungi Rochmadi yang mendekam di rutan Polres Jaktim sejak Minggu (28/5). Ketika itu Fahri mengaku hanya meninjau fasilitas dan pelayanan rutan.
Febri tak menerima pengakuan Fahri. Menurut Febri, apapun tujuan mereka, pihaknya berharap agar polisi memberikan batasan kepada para penjenguk yang ingin bertemu dengan para tahanan.
“Kami titipkan tahanan ke beberapa rutan di polres, tentu dikarenakan kami memiliki kerjasama dengan kepolisian jadi kami harap itu terus dijaga dengan para pimpinan rutan agar tahanan KPK dibatasi untuk berinteraksi dengan pihak lain. Kecuali kalau sudah sesuai aturan besuk,” ujar Febri.
Sumber Berita Pesan KPK untuk Fahri Hamzah: Jangan Campuri Proses Hukum : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.