PM New Zealand membantah ajakan Donald Trump gabung Dewan Perdamaian
Perdana Menteri Christopher Luxon telah mengonfirmasi bahwa Selandia Baru tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian Presiden AS Donald Trump di tengah kekhawatiran di alangan sekutu Barat Amerika Serikat soal insiatif Gaza.
Luxon menyatakan pemerintahannya memerlukan kejelasan lebih lanjut soak dewan tersebut, yang bertujuan menggantikan PBB, setelah menimbulkan kekhawatiran soal niat sebenarnya ke depannya.
Terlebih, rancangan piagam dewan tersebut tidak menyebutkan konflik Gaza. Ia setuju dengan posisi Kementerian Luar negeri untuk menolak undangan. Hal tersebut juga dengan sikap ketiga partai koalisi.
‘Pemerintah telah mempertimbangkan undangan Presiden Trump dan memutuskan untuk tidak bergabung dengan Dewan perdamaian dalam bentuknya saat ini,” kata MR Luxon, Jumat 30 Januari 2026.
Donald Trump sebelumnya mengatakan Dewan perdamaian, yang awalnya dianggap bertujuan untuk membantu mengakhiri perang dua tahun antara Israel dan Hamas serta mengawasi rekonstruksi di kalangan sekutu Barat AS setelah Trump membayangkan peran yang lebih luas yang melibatkan kekuatan global lainnya.
Bahasa yang luas dalam dewan tersebut telah membuat kekhawatiran di kalangan negara lain bahwa hak itu dapat menjadi upaya Trump untuk menciptakan alternatif bagi PBB, pada saat ia telah menarik AS dari puluhan badan PBB, pada awal bulan ini.
Inggris dan sejumlah sekutu utama AS lainnya mengabaikan upacara penandatanganan berbagai Trump untuk meluncurkan inisiatif Gaza-nya.
Kanada, Italia, dan sejumlah negara Barat lainnya menghindari acara tersebut di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Prancis, Norwegia, dan Swedia telah menyatakan tidak akan bergabung.