Rincian Anggaran Pansus Hak Angket KPK Rp 3,1 Miliar
Meski menuai kritik, namun Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK tetap bekerja untuk mengevaluasi seluruh kinerja KPK. Pansus menyikapi kritik itu dengan mencoba transparan soal anggaran yang akan digunakan sebesar total Rp 3,1 miliar.
Anggota Pansus, Mukhamad Misbakhun menyampaikan anggaran itu sudah tersusun dan menjadi bagian dari naskah Berita Negara yang membuktikan keberadaan Pansus KPK adalah sah.
“Sah secara legal. Aspek legalitasnya sudah dipenuhi secara konstitusional bahwa kami sebagai Panitia Khusus Hak Angket tentang tugas dan kewenangan KPK secara kelembagaan,” kata Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7).
Menurutnya, Berita Negara tersebut dibuat dengan sepengetahuan Presiden. “DPR yang mengajukan kepada percetakan negara dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden,” ujar politikus Golkar itu.
“Selama ini kan KPK mempertanyakan legalitas Berita Negara, dengan ini sudah tidak ada lagi pertanyaan,” tegasnya.
Dokumen Berita Negara itu berisi Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/V/2016-2017 tentang Pembentukan Panitia Angket Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK. Isinya pada bagian awal adalah dasar pembentukan Pansus, lalu keterangan anggota Pansus sebanyak 30 orang dari seluruh fraksi.
Disebutkan juga dalam SK itu bahwa segala biaya untuk keperluan Pansus dibebankan kepada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) DPR Tahun Anggaran 2017 sebesar. Rp 3.151.986.000 (Rp 3,1 miliar).
Pada lampiran berikutnya terdapat rincian anggaran yang akan digunakan selama Pansus bekerja. Secara umum sebagai berikut:
Berikut anggarannya secara lebih rinci:
(Baca juga : KPK SEBUT KOMENTAR FAHRI HAMZAH TIDAK PENTING)
Sumber Berita Rincian Anggaran Pansus Hak Angket KPK Rp 3,1 Miliar : Kumparan.com