Rocky Gerung nilai Program MBG mampu perkuat keadilan Sosial

Rocky Gerung nilai program MBG mampu perkuat keadilan sosial

Pengamat politik Rocky Gerung kembali menjadi ramai setelah menyampaikan pandangannya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dalam sebuah diskusi yang digelar di Surabaya.

Rocky mengatakan bahwa keadilan sosial tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap layanan dasar.

Dalam hal tersebut, penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak dinilai sebagai investasi jangka panjang yang berdampak luas.

Ia menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pemenuhan gizi sejak usia dini.

Apabila program seperti MBG dijalankan secara berkelanjutan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima.

Tetapi juga akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, hingga produktivitas generasi mendatang.

Menurut Rocky, sebuah kebijakan akan memperoleh legitimasi ketika manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, pelaksanaan Program MBG harus mengutamakan pemerataan agar seluruh kelompok yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat secara adil.

Ia memberikan dukungan terhadap program tersebut tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bentuk dukungan politik kepada pemerintah.

“Bela koperasi, bela MBG. Saya jawab, itu perintah konstitusi. Konstitusi memerintahkan begitu, maka harus dibela,” katanya.

Menurutnya, mendukung amanat konstitusi bukan berarti memihak pemerintah.

“Itu untuk keadilan sosial. Apakah itu berarti memihak pemerintah? Tidak. Saya memihak pada konstitusi,” tegasnya.

Rocky juga melihat adanya peluang bagi Program MBG untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat melibatkan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM sebagai bagian dari rantai pasok.

Pernyataan itu pun langsung beragam tanggap di media sosial.

Ada yang sependapat dengan cara pandang Rocky Gerung soal pemisahan antara kebijakan dan pelaksana pebijakan.

Sementara yang lain memiliki penilaian berbeda terhadap pernyataan tersebut.

Baca juga: DPR ketok palu 7 Komisioner KIP 2026-2030, tiga nama jadi PAW