Ruhut: Agar Bisa Dapat Rumah DP Nol Persen Harusnya Buruh Minta Rp7 Juta
Mantan petinggi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, buruh seharusnya menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp7 juta.
Alasannya, dengan upah sebesar Rp7 juta, maka para buruh dapat memenuhi syarat mendapatkan rumah down payment (DP) 0 persen, yang ditawarkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Komentar Ruhut ini menanggapi keputusan Anies yang menaikan UMP DKI 2018 sebesar Rp3.648.035 per bulan, di bawah tuntutan buruh yaitu Rp 3.917.398 per bulan.
“Sedangkan minimal harus 7 juta (rupiah) baru dapat rumah DP 0 persen. Ini mintanya 3,9 dikasih 3,6. Kan 3,9 pun rendah, mestinya 7 juta biar dapat rumah DP 0 persen,” kata Ruhut kepada Netralnews.com, Jumat (3/11/2017).
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Anies memutuskan UMP DKI 2018 sebesar Rp3,6 juta, sesuai dengan usulan pengusaha dan pemerintah melalui dewan pengupahan, berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2015. Angka ini di bawah tuntutan buruh, yang meminta UMP sebesar Rp3,9 juta.
“Berdasarkan inflasi sebesar 2,3 persen, pertumbuhan domestik bruto 4,99 persen. Dari situ dihitung besaran kenaikan UMP adalah sebesar 8,71 persen, dengan begitu UMP Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (11/1/2017).
(Baca juga: KOMENTAR RUHUT AKIBAT BURUH KECEWA KE ANIES: NASI SUDAH JADI BUBUR, LU DIBOHONGI!)
(Baca juga: SANDI MENGAKU MEMANG SULIT CARI LAHAN TAPAK UNTUK RUMAH DP NOL)
Sumber Berita Ruhut: Agar Bisa Dapat Rumah DP Nol Persen Harusnya Buruh Minta Rp7 Juta : Netralnews.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.