Sandia Uno Mengatakan Tim Gubernur Anies Mirip UKP4 Milik SBY
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ingin konsep Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) seperti Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) milik Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menyebut kata lain dari Tim Gubernur sebagai delivery unit.
“Kita sih merasa perlu ya karena ada empat tim. Ada analis-analis nanti yang diperlukan. Kita mau bahwa TGUPP ini jadi kayak delivery unit-nya kita, kayak dulu waktu di zamannya Pak SBY ada UKP4 dan terbukti banyak sekali yang menyampaikan bahwa ini delivery unit,” papar Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2017).
Karena itu, sambung Sandiaga, Tim Gubernur perlu banyak anggota agar tugasnya bisa dijalankan secara maksimal.
“Jadi ketika kebijakan planning, doing, checking, and action, PDCA-nya jalan gitu dan ini nggak bisa ecek-ecek gitu. Harus memang banyak yang ngerjain,” ujarnya.
Sandiaga pun setuju dengan nama TGUPP yang dibuat pada masa Joko Widodo menjadi Gubernur DKI pada 2014.
“Bagus, bagus namanya, TGUPP, I like it. Nggak rumit, nggak repot, T-G-U-P-P, nah enak,” kata Sandiaga.
Jika dibandingkan, konsep tim Gubernur DKI Jakarta dengan UKP4 SBY memang tak jauh berbeda. UKP4 SBY dikategorikan dalam enam bidang. Sedangkan tim Gubernur Pemprov DKI hanya empat bidang.
Setiap bidang UKP4 diwakili oleh satu kepala, begitu pula dengan Tim Gubernur DKI Jakarta. Dalam UKP4, di bawah kepala bidang, ada tenaga profesional meliputi asisten ahli, asisten, asisten muda, dan tenaga terampil.
Tim Gubernur DKI Jakarta dibagi tiga lapis. Lapis pertama tenaga profesional dengan tingkat pendidikan paling tinggi, kedua ahli, dan paling buncit tim pelaksana.
“Layer pertama itu yang profesional, yang pengalamannya sudah sangat tinggi, bahkan pendidikannya harus profesor. Layer keduanya semacam tim ahlinya. Ketiganya ada tim pelaksana yang membantu dukungan-dukungan administrasi dalam proses percepatannya,” ungkap Kepala Biro Organisasi Reformasi Birokrasi DKI Jakarta Dhani Sukma saat dihubungi, Kamis (22/11).
Sebelumnya.
Anggota Banggar DPRD DKI: Tim Gubernur Anies Tak Perlu Banyak
Anggota DPRD DKI mengkritisi banyaknya personil Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebanyak 73 orang. Ketua Fraksi Nasdem DKI meminta Gubernur Anies Baswedan kembali mempertimbangkan kebijakan tersebut.
“Saya kira ingin gubernur dominan. Jadilah dominan sehingga tidak diperlukan sedemikian rupa yang banyak yang di medsos viral. Kami pendukung pemerintah. Tapi ini kerawanan dan kami sampaikan salam ke gubernur. Pesan dari Nasdem anda (Anies) harus dominan,” kata Anggota Banggar DPRD DKI, Bestari Barus, dalam rapat badan anggaran di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2017).
Bestari mempertanyakan fungsi TGUPP yang akan berbenturan dengan deputi dari gubernur DKI. Dia ingin gubernur memaksimalkan pejabat yang sudah ada.
“Fungsi deputi jadi apa kalau ada TGUPP. Deputi dibuang apa TGUPP baru. Dan kalau TGUPP akan dimaksimalkan saya yakin akan ada manfaat, namun apakah mereka lebih jago dari kepala dinas-dinas yang ada,” terangnya.
Bestari khawatir TGUPP berperan seperti gubernur. Dia tidak ingin kerja dari tim tersebut mempengaruhi kinerja kepala-kepala dinas terkait.
“Ada TGUPP bosnya nanti jadi banyak. Dulu TGUPP nggak menonjol karena gubernurnya dominan. Jangan sampai TGUPP aktingnya kayak gubernur, dapat kemudian mempengaruhi sesuatu secara subjektif,” tuturnya.
(Baca juga: SANDI MENILAI KENAIKAN ANGGARAN KUNKER KARENA KEBIJAKAN SEBELUMNYA)
(Baca juga: DITANYA SOAL ANGGARAN KUNKER DPRD NAIK 2.000%, SANDI: TUJUANNYA MUNGKIN BANYAK)
Sumber Berita Sandia Uno Mengatakan Tim Gubernur Anies Mirip UKP4 Milik SBY : Detik.com, Detik.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.