Sosok Ahok dan Anies-Sandi Dalam 2 Hari Tertukar di Mata Buruh
Upah Minuman Provinsi (UMP) DKI 2018 telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yakni sebesar sebesar Rp3.648.035 per bulan, atau naik sekitar 8,71 persen.
Keputusan itu sesuai dengan usulan pengusaha dan pemerintah melalui dewan pengupahan, berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2015 dan mengacu pada survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang berada di kisaran Rp3,1 juta.
Menariknya, dua hari dari proses pembahasan hingga penetapan UMP telah mendapat reaksi yang berbeda dari para buruh ibukota. Terutama penilaian mereka terhadap sosok Anies-Sandi dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam hal penetapan UMP.
Berawal dari pembahasan pada 31 Oktober 2017, ribuan massa dari berbagai organisasi buruh, menggelar aksi di depan Balai Kota Jakarta, sekaligus menanti putusan UMP DKI 2018, sebagaimana yang dijanjikan Sandi sebelumnya bahwa akan diumumkan saat itu.
Di tengah aksi buruh saat itu, Sandi muncul dan menemui mereka, bahkan naik ke mobil komando untuk menyapa massa aksi. Sikap Sandi ini kemudian menuai pujian dari buruh. Mereka juga membandingkan dengan Ahok.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, apa yang dilakukan Sandi menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk terus membuka ruang dialog tanpa harus marah-marah dan merasa paling benar sendiri, tanpa mau mendengar aspirasi rakyat Jakarta.
“Buruh menaruh rasa hormat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang berbeda dengan gubernur sebelumnya dalam menyikapi aksi buruh,” kata Iqbal lewat siaran persnya, Selasa (31/10/2017).
“Bagi kami, ini adalah cara untuk bersilahturahmi dengan pemimpin Jakarta yang baru. Kami mendukung slogan maju kotanya bahagia warganya, demi meningkatkan daya beli buruh Jakarta yang berimplikasi dengan menanjaknya konsumsi rumah tangga di Jakarta sehingga akan menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat Jakarta,” jelasnya.
Tak hanya itu, Iqbal juga menyebut jika di era Ahok dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat, buruh merasa malu dan dimiskinkan. Hal itu diakibatkan rendahnya Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI di kepemimpinan Ahok-Djarot. Bahkan UMP buruh di ibukota lebih rendah dari Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kabupaten Kerawang, Jawa Barat.
“Buruh Jakarta malu dan merasa dimiskinkan karena UMP DKI Jakarta lebih rendah dari upah buruh Vietnam, China, Thailand, Malaysia, bahkan lebih rendah dari UMK Bekasi dan Karawang akibat dari kebijakan upah murah dari Ahok dan Djarot,” tandasnya.
Namun, pujian terhadap Anies-Sandi dan kritik terhadap Ahok berubah setelah penetapan UMP DKI Jakarta 2018 pada Rabu (1/11/2017). Said Iqbal yang mewakili buruh, merasa kecewa atas putusan UMP yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, yaitu sebesar Rp3.917.398.
Alhasil, Anies-Sandi pun disebut Said Iqbal, hanya mengumbar janji dan kemudian berbohong, serta mengingkari janjinya sendiri dalam kontrak politik yang mereka berdua tanda tangani secara resmi dengan para buruh yang bergabung di koalisi Buruh Jakarta pada kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, dimana mereka janji menetapkan UMP DKI Jakarta nilainya lebih tinggi dari PP 78/2015.
“Dengan demikian, mulai 1 Nopember 2017 buruh Jakarta menyatakan mencabut dukungan dan berpisah (mufarokah) dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur karena mereka telah berbohong dan ingkar janji terhadap buruh. Pemimpin dipegang janjinya,” tegas Said Iqbal, Kamis (2/11/2017).
“Selamat datang Anies-Sandi, bapak upah murah. Anies-Sandi kembali menegaskan dirinya sebagai bapak upah murah dan lebih melindungi kepentingan para pemilik modal besar,” tandasnya.
Sebaliknya, mereka yang sebelumnya mengatakan merasa malu dan dimiskinkan di era Ahok karena UMP rendah, justru berbalik memuji Ahok sebagai kesatria dan pemberani. Hal itu karena pada 2016 lalu, Ahok menetapkan UMP tidak memakai PP 78/2015, karena menaikkan UMP 2016 sebesar 14,8 persen, padahal kalau menggunakan PP 78/2015 maka naiknya saat itu hanya sekitar 10,8 persen saja. Jadi lebih besar 4 persen terhadap PP 78/2015.
“Ternyata Ahok jauh lebih berani dan kesatria dalam memutuskan UMP pada waktu itu, ketimbang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang lebih mengumbar janji dan kemudian berbohong serta mengingkari janjinya sendiri dalam kontrak politik yang mereka berdua tanda tangani secara resmi dengan para buruh yang bergabung di akoalisi Buruh Jakarta,” demikian Iqbal dalam keterangan tertulisnya.
(Baca juga: ANIES-SANDI INGKAR JANJI, BURUH SEBUT AHOK BERANI DAN KESATRIA)
Sumber Berita Sosok Ahok dan Anies-Sandi Dalam 2 Hari Tertukar di Mata Buruh : Netralnews.com