TKN Jokowi: ‘Indonesia Barokah’ Tak Langgar Kampanye, Jangan Dilarang
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sudah menduga mengenai kesimpulan Bawaslu bila tidak ada unsur kampanye dalam tabloid ‘Indonesia Barokah’. Penyebaran tabloid itu pun diminta untuk tidak dilarang.
“Jika tabloid ‘Indonesia Barokah’ ini tidak mengandung unsur kampanye, seharusnya jangan dilarang untuk disebarkan di masjid dan tempat-tempat umum,” ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Jumat (25/1/2019).
Malah menurut Ace, isi tabloid itu positif. Dia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai tabloid tersebut.
“Justru itu ajakan positif agar masyarakat jangan terpengaruh hoax, fitnah, dan berita yang memecah belah karena adanya politisasi SARA,” ujarnya.
“Biarkan saja itu menjadi bagian dari edukasi politik agar masyarakat jangan dibohongi dengan hoax, fitnah, dan kebencian,” imbuh Ace.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno sebelumnya menyebut tabloid itu sebagai bentuk kampanye hitam. Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu juga menyebut isi tabloid dianggap menyudutkan Prabowo.
Bawaslu sempat bergerak mengusut penyebaran tabloid itu di sejumlah daerah. Namun saat ditelusuri, alamat kantor redaksi tabloid itu palsu. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut Bawaslu daerah sudah berkoordinasi dengan takmir masjid agar tidak mengedarkan tabloid tersebut. Meski demikian, dia menilai tabloid itu tidak berunsur kampanye.
“Sudah ada penanganan di salah satu kabupaten, dibahas polisi dan jaksa, tidak ada unsur kampanye. Pelanggaran terjadi kalau ada bahan kampanye, tapi (di tabloid) tidak ada bahan kampanye,” ujar Dewi.
Baca juga : Bawaslu: Tak Ada Bahan Kampanye di Tabloid Indonesia Barokah
Sumber berita TKN Jokowi: ‘Indonesia Barokah’ Tak Langgar Kampanye, Jangan Dilarang : detik
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.