821.840 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Terungkap di Data BPS

821.840 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Terungkap di Data BPS

821.840 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta terungkap di Data BPS

Temuan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persoalan kelayakan tempat tinggal di DKI Jakarta masih menjadi perhatian serius. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, berdasarkan data 2026, terdapat 821.840 rumah di Jakarta yang masuk kategori tidak layak huni. Dari jumlah tersebut, sebanyak 256.487 rumah tercatat berada di Jakarta Barat.

Amalia menyampaikan data itu ketika mengunjungi Kampung Ambon, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu 24 Oktober 2026.

Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran tantangan pemerintah dalam menyediakan hunian yang lebih layak bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki target memperbaiki sekitar 450.000 rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia.

Target tersebut disusun setelah dirinya bersama Kepala BPS melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk melihat langsung kondisi masyarakat.

Tito menilai, pembenahan rumah warga tidak sekadar berkaitan dengan kualitas bangunan. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kemiskinan melalui perbaikan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Ia menjelaskan, persoalan di wilayah yang dikenal sebagai kawasan narkoba tidak bisa diselesaikan hanya dengan tindakan hukum.

Pemerintah perlu menghadirkan pendekatan lain yang menyentuh akar persoalan, termasuk membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.

Menurut Tito, program bedah rumah merupakan bentuk kehadiran negara dalam mendukung warga berpenghasilan rendah.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, akan terus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tito juga mendorong pemerintah daerah agar berperan aktif dalam merealisasikan program tersebut.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah menyediakan anggaran khusus untuk memperbaiki hunian warga yang kondisinya memprihatinkan.

Ia secara khusus meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut mendukung program perbaikan rumah.

Tito berharap daerah lain turut mengambil langkah serupa agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.

Baca juga: Asap kebakaran hutan bikin risiko kanker? Ini penjelasan IDI