Anies Sindir Ahok: Tim Gubernur Dibiayai Pakai APBD, Good Governance
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin orang-orang yang bekerja di belakangnya digaji dengan APBD, bukan dana perusahaan swasta. Dia meminta wartawan untuk membandingkan pembiayaan tim gubernur yang dulu dengan sekarang.
“Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).
Anies tidak menjelaskan apakah yang dia maksud adalah staf pribadi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Anies hanya menegaskan penggunaan dana APBD untuk gaji timnya membuat mereka 100 persen kerja untuk Pemprov DKI Jakarta.
“Kan lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaannya di kantor gubernur,” ujar Anies.
Beda staf Gubernur dengan TGUPP era Ahok
Sebenarnya, staf pribadi gubernur dengan TGUPP merupakan hal berbeda. Staf biasanya diisi oleh orang-orang yang bekerja membantu gubernur, di luar dari instansi pemerintahan.
Mantan staf Ahok, Rian Ernest, mengatakan, para staf Ahok digaji melalui uang operasional gubernur. Saat itu, Rian digaji Rp 20 juta per bulan.
Biasanya, keberadaan mereka melekat dengan gubernur. Pada era Ahok, staf-staf juga diisi oleh anak magang yang berkinerja baik.
Sementara TGUPP merupakan penasihat gubernur yang berada di instansi pemerintahan. Biasanya diisi oleh PNS senior non-eselon. Anggota TGUPP diisi oleh mantan kepala dinas yang dicopot jabatannya oleh Ahok yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Prastono.
Sunny staf Ahok, bukan anggota TGUPP
Terkait pernyataan Anies yang meminta membaca berita terdahulu, salah satu staf Ahok yang sempat menjadi pembicaraan adalah Sunny Tanuwidjaja. Sunny bukan anggota TGUPP.
Sunny mengaku tidak menerima gaji dari Ahok selama menjadi staf pribadinya.
Sunny menyampaikan itu saat menjadi saksi dalam persidangan mantan Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan asistennya, Trinanda Prihantoro.
Sunny mengaku menjadi staf dalam bidang politik
“Saya tidak digaji dengan dana operasional gubernur seperti staf yang lain. Saya hanya dapat gaji dari tempat kerja saya yang satu lagi, di Rajawali Corporate,” ujar Sunny, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin.
Menurut Sunny, gaji staf gubernur tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp 10 juta-Rp 12 juta. Jumlah tersebut dinilai jauh lebih kecil dibanding gajinya sebagai General Manajer di Rajawali Coorporate. Sunny mengaku hanya diminta oleh Ahok sejak Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada 2012.
Sesuai bidangnya, Sunny yang merupakan lulusan S-2 Ilmu Politik di Northern Ilinois, AS, dipercaya oleh Ahok menjadi staf di bidang politik.
“Tugas saya memberikan update perkembangn politik, diskusi soal kebijakan politik, dan bertemu dengan teman-teman politisi,” kata Sunny.
Biayai Tim Gubernur dari APBD, Anies Sebut Ini “Good Governance”
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memahami anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan menarik perhatian banyak pihak. Namun, kata dia, ini merupakan contoh pemerintahan yang baik dan transparan.
“Memang, tampak mungkin menarik perhatian, tetapi inilah praktik good governance, inilah praktik tata kelola yang dijalankan dengan transparansi,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).
Anies ingin orang-orang yang bekerja di belakang gubernur dibiayai APBD agar tidak bergantung dengan perusahaan swasta. Dengan didanai APBD, kata Anies, orang-orang yang menjadi tim gubernur terhindar dari konflik kepentingan.
Anies mengingatkan anggaran di Jakarta begitu besar, bahkan sampai Rp 77 triliun. Tim gubernur yang fungsinya mempercepat pembangunan harus bekerja serius. Dia menegaskan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bukanlah tempat orang hanya “parkir” dari satu posisi.
“Bukan tempat di mana orang parkir, enggak, ini justru membantu mempercepat proses,” kata Anies.
Sebelumnya pada situs apbd.jakarta.go.id tertulis anggaran untuk TGUPP. Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp 2,3 miliar. Namun, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 28 miliar.
Tertulis anggaran honor anggota TGUPP untuk 23 orang. Satu bulan mereka digaji Rp 24.930.000 selama 13 bulan sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar.
Namun, ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama. Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.
Kemudian, ada lagi anggaran untuk ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.
(Baca juga: ANIES DINILAI BUAT KEBIJAKAN ASAL BEDA DENGAN AHOK TANPA ADA KAJIAN AKADEMIK)
(Baca juga: APBD TEKOR, ANGGARAN TIM ANIES NAIK DARI RP 2M JADI RP 28M, BUKU PROFIL RP 218 JUTA)
Sumber Berita Anies Sindir Ahok: Tim Gubernur Dibiayai Pakai APBD, Good Governance : Kompas.com, Kompas.com