Anies Umumkan Anggota Pencegahan Korupsi DKI, Netizen: Ini Seperti Negara di Dalam Negara
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pembentukan komite baru bernama Komite Pencegahan Korupsi (PK) DKI Jakarta.
Komite ini merupakan bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menjadi ketua komite ini.
“Kami berdua berbahagia karena alhamdulillah perjalanan tahun 2018 diawali dengan mulai bekerjanya Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota. Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota disusun sebagai bagian dari TGUPP,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/1/2018).
Hal tersebut juga Anies bagikan di akun sosial media Instagram-nya @aniesbaswedan.
https://www.instagram.com/p/Bde1kbLDOWV/
Caption: Hari ini mengumumkan dibentuknya Komite Pencegahan Korupsi Ibukota Jakarta.
KPK-Ibukota akan menekankan pada pendekatan Pre-emptive dalam melakukan pencegahan korupsi, yang sifatnya lebih aktif untuk menimbulkan efek jera.
Selama ini dikenal adanya dua pendekatan utama dalam menanggulangi korupsi yaitu tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).
Pencegahan korupsi secara preventive maksudnya adalah mencegah terjadinya korupsi yg belum terjadi dg menutup potensi terjadinya korupsi.
Sementara tindakan represif atau tindakan pemberantasan korupsi dilakukan dengan menindak kasus korupsi yang memang nyata telah terjadi.
Sementara tindakan pre-emptive tidak hanya mencegah terjadinya korupsi secara pasif seperti dalam tindakan preventive tetapi mencegah dengan sekaligus melakukan pemaksaan kedisiplinan (enforcing to compliance).
KPK-Ibukota ini diketuai oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto.
Anggota Dewan terdiri dari aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno, dan peneliti ahli tata pemerintahan yang baik Tatak Ujiyati.
Dan Muhammad Yusuf, Mantan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pemerintahan sebelumnya.
Dengan keahlian dan pengalaman mereka besar harapan kami dapat mendorong perubahan secara cepat sistem di Pemerintahan DKI Jakarta menjadi lebih transparan dan akuntabel secara sistematis.
Sejumlah netizen merespon unggahan Anies tersebut. Sebagian mengaku masih bingung terkait perbedaan antara komite PK ini dengan KPK.
@_sirdedy: Apresiasi! tapi jujur bingung sebenernya ini untuk apa? tidakan tegas, jujur dan transparan seharusnya bisa untuk pencegahan korupsi, kalo ini spt negara didalam negara. kalo nnti ada pejabat di DKI terlibat korupsi apakah nntinya ruang gerak KPK-RI terbatas karena sudah ada tim KPK-DKI (internal) yg dipilih Gub? padahal KPK itu sendiri seharusnya lembaga independent.
@asildopr: Cabangnya kpk? Atau kpk tandingan?
@rudi_m.ali: @official.kpk seharus nya ini wewenang anda, bukan nya bagi2 jabatan utk team sukses nya @aniesbaswedan.
Adapun KPK sendiri mengapresiasi komite bentukan Anies tersebut. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengajak masyarakat untuk melihat sisi positif jika ada ada suatu daerah yang berinisatif melakukan upaya pencegahan korupsi.
“Prinsip dasarnya ketika di sebuah daerah punya inisiatif pencegahan korupsi, apa pun bentuknya itu harus dilihat dari sisi positif terlebih dahulu,” ujar Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (3/1/2018).
Dengan inisiatif pencegahan, KPK berharap tidak ada lagi pejabat pemerintah daerah yang terjerat kasus korupsi.
Meski demikian, KPK mengingatkan agar Komite PK jangan cuma jadi lip service belaka. KPK minta supaya pemerintah daerah serius dalam pemberantasan korupsi, apalagi personelnya mendapat gaji yang cukup besar.
Simak videonya dibawah ini:
Sumber Berita Anies Umumkan Anggota Pencegahan Korupsi DKI, Netizen: Ini Seperti Negara di Dalam Negara : Jurnalpolitik.id