Atas nama Anies Baswedan PGR minta pintu Capres tidak dikunci Non-Kader
Partai Gerakan Rakyat yang secara terbuka mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden ikut angkat suara menyikapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong agar setiap calon presiden dan wakil presiden wajib berasal dari jalur kaderisasi pertai politik.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Angga Putra Fidrian, menegaskan bahwa sistem demokrasi yang sehat semestinya tidak menutup peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk tampil sebagai pemimpin nasional, baik dari dalam maupun dari luar struktur partai.
Menurut Angga, persoalan yang lebih mendesak untuk dibenahi bukanlah soal asal-usul calon, melainkan transparansi proses rekrutmen dan tingginya biaya politik yang sering menjadi hambatan nyata bagi banyak figur potensial.
Ia juga menanggapi pentingnya memberikan ruang yang lebih luas bagi partai-partai baru agar ekosistem kaderiasi politik bisa berkembang lebih sehat dan beragam.
Usulan KPK sendiri tertuang dalam laporan Direktorat Monitoring lembaga tersebut yang dipublikasikan pada Kamis 23 April 2026.
KPK mendorong agar persyaratan percalonan presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah mencakup klausul yang mewajibkan calon berasal dari sistem kaderisasi partai sebuah ketentuan yang diusulkan masuk dalam revisi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.