DPR Desak penegakan hukum dalam penanganan Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ramai kembali setelah kabut asap mulai mengganggu kehidupan masyarakat di Kalimantan. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Syafruddin, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi.
Menurutnya, langkah pencegahan dan pengawasan harus menjadi bagian penting dalam strategi penanganan karhutla.
Anggota Komisi XII DPR RI tersebut menyampaikan pandangannya pada Selasa 13 Oktober 2026.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat upaya penanggulangan, mulai dari pemantauan wilayah rawan kebakaran hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti terjadi.
Syafruddin menilai dampak karhutla tidak bisa dianggap sebagai persoalan lingkungan semata. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah dapat menghambat kegiatan masyarakat, mengganggu perekonomian, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
Ia mengaku merasakan langsung pekatnya asap ketika berolahraga pada pagi hari di Kalimantan Timur.
Kondisi tersebut mendorongnya meminta instansi terkait bergerak lebih cepat dalam memastikan sumber asap dan menangani titik api.
Menurut Syafruddin, verifikasi lokasi kebakaran perlu dilakukan secara cermat agar proses penanggulangan berjalan efektif.
Koordinasi yang baik antarlembaga juga diperlukan supaya penanganan di lapangan tidak terlambat.
Ia secara khusus mengingatkan pentingnya melindungi anak-anak dari paparan asap yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Persoalan kabut asap juga dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain. Syafruddin menyoroti potensi asap lintas batas yang dapat mencapai Malaysia dan Singapura apabila kebakaran tidak segera dikendalikan.
Karena itu, ia meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi sejak dini. Penanganan yang efektif dinilai penting untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus mencegah persoalan tersebut berkembang menjadi ketegangan diplomatik.
Syafruddin turut mendukung rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap lembaga tersebut memiliki kewenangan yang tegas serta dukungan sumber daya yang memadai.