Fadli Zon Usulkan Kenaikan Dana Parpol Rp 5.000 per Suara
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan kenaikan dana parpol dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara. Usulan pemerintah ini dirasa masih kurang oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kenaikan dana parpol seharusnya mencapai Rp 5.000 per suara.
“Harusnya bisa Rp 5.000 kalau cuma segitu tanggung. Supaya kita juga mengurangi usaha pencarian dana ke yang lain. Itu salah satu cara untuk mematangkan demokrasi,” kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).
Kenaikan dana parpol, menurutnya, bisa membantu keuangan parpol. Sebab, biaya operasional untuk kebutuhan partai sampai ke tingkat bawah membutuhkan dana yang besar.
Meski biaya operasional besar, tapi partai tidak diperbolehkan untuk mencari sumber keuangan lain seperti melakukan usaha.
“Parpol itu tidak boleh berusaha, tidak boleh punya perkebunan, tidak boleh punya bengkel. Lalu membiayai dari mana demokrasi ini. Memang seharusnya ada kenaikan yang signifikan. Bayangkan ngurusin parpol dari pusat sampai ke tingkat yang bawah. Kan melibatkan masyarakat jutaan juga,” ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan kenaikan dana parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara karena sudah 20 tahun tidak mengalami kenaikan. Usulan ini, kata dia, masih digodok oleh Menteri Keuangan serta DPR.
“Nominal bantuan dari jumlah suara yang tiap-tiap parpol peroleh dalam tiap pemilu. Sudah 20 tahun Rp 108 padahal tahun 1999 pernah Rp 1.000. Sekarang kita berupaya mengusulkan Rp 1.000,” ujar Tjahjo di Kemendagri, Senin (4/7) seperti dilansir Antara.
Sumber Berita Fadli Zon Usulkan Kenaikan Dana Parpol Rp 5.000 per Suara : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.