Gagal di Cirebon, Brigjen Siswandi Tuding PKS Minta Mahar Miliaran, PAN Juga Akan Gugat PKS
Koalisi Umat yang digawangi Gerindra, PAN, dan PKS gagal mengusung petinggi polri, Brigjen Pol Siswandi yang berpasangan dengan Euis Fety maju Pilwalkot Cirebon 2018. Koalisi umat pecah, PKS dituding menjadi biang kerok kegagalan koalisi tersebut.
Pasalnya, PKS tak mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Siswandi-Euis. Siswandi mengaku kecewa atas sikap PKS. Tak keluarnya rekomendasi untuk dirinya itu diduga karena enggan memberikan mahar politik untuk PKS.
Siswandi mengaku dimintai mahar oleh PKS di detik-detik akhir pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, timnya enggan memenuhi permintaan tersebut. Mahar yang dimaksud di sini adalah permintaan uang agar rekomendasi parpol keluar untuk seorang calon kepala daerah.
“Padahal rekomendasi dari PAN dan Gerindra itu tanpa mahar. Saat itu (jelang penutupan), pembicaraannya mengarah ke mahar terus. Hingga menyebut nominal maharnya, bahkan terus naik hingga lima kali lipat,” kata Siswandi saat ditemui di Sekretariat DPD PAN Kota Cirebon di Jalan Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Sabtu (13/1/2018).
Petinggi polri yang sempat menjabat di BNN itu enggan menyebut nominal mahar yang diminta PKS. Pasalnya, sambung dia, yang langsung dimintai mahar oleh pihak PKS adalah timnya.
“Waktu itu saya lagi di kereta menuju Kota Cirebon. Tim saya yang ke kantor PKS. Tim tahu soal angka, intinya sampai miliaran,” ucapnya.
Tawar menawar soal mahar politik menurutnya tidak sejalan dengan Koalisi Umat, koalisi yang dibentuk oleh partai-partai Islam. “Saya sudah minta agar persoalan mahar ini tidak ada di koalisi ini,” katanya.
Siswandi mengatakan permintaan mahar itu muncul sekitar pukul 20.30 WIB jelang penutupan pendaftaran. Ia menuding hal tersebut hanyalah siasat PKS untuk menjagalnya.
“Ada oknum dari PKS yang minta mahar saat itu. Katanya rekomendasinya masih di Jakarta, untuk bisa dijemput harus bayar mahar. Padahal itu sudah mau penutupan, mana bisa diantar ke Cirebon dengan waktu yang mepet,” ucap Siswandi.
Kendati tak mendapatkan rekomendasi, Siswan-Euis tetap mendaftar ke KPU Kota Cirebon, diantar PAN dan Gerindra. Pasangan tersebut ditolak karena tak memenuhi persyaratan, yakni syarat minimal jumlah dukungan dari kursi yang ada di DPRD. Pasalnya, PKS memilih menarik dukungan untuk Siswandi-Euis.
Sebelumnya, Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani mengatakan pasangan Siswandi-Euis tak memenuhi persyaratan minimal untuk jumlah kursi dari partai pengusung. “Aturannya minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD, jadi minimal tujuh,” ucapnya di kantor KPU Kota Cirebon, Kamis (11/1/2018) lalu.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso tak ada di kantornya. detikcom mencoba menemui Karso di sekretariat DPD PKS Kota Cirebon yang berada di Jalan Kalitanjung. Saat dihubungi melalui telepon seluler, nomor Karso pun tak aktif.
Tudingan Mahar Politik Miliaran di Cirebon, PAN Juga Akan Gugat PKS
Bakal Calon Wali Kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi menuding PKS meminta mahar miliaran rupiah yang tak disanggupinya, hingga dia gagal maju Pilkada 2018. PAN, yang merasa ikut dirugikan karena sempat berkoalisi dengan PKS di Cirebon berencana menggugat partai berlambang bulan sabit kembar itu.
“Jika nanti memungkinkan, PAN punya posisi sebagai legal standing untuk menggugat, kita akan lakukan gugatan,” kata Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani di kantor DPD PAN Kota Cirebon di Jalan Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Sabtu (13/1/2018).
Dani mengatakan partainya dirugikan oleh PKS yang enggan mengeluarkan rekomendasi terhadap Siswandi. Padahal, PAN dan juga Gerindra yang tergabung dalam ‘Koalisi Umat’ telah mengeluarkan rekomendasi untuk Siswandi-Euis.
“Kami sedang berkoordinasi dengan DPW dan DPP terkait gugatan ini. Kalau DPP mengizinkan, akan kita lakukan,” ujar Dani.
Sebelumnya, Brigjen Siswandi menuturkan PKS enggan mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Siswandi-Euis di Pilwalkot Cirebon 2018, padahal sudah ada komitmen koalisi dengan Gerindra dan PAN. Siswandi mengaku dimintai mahar oleh PKS di detik-detik akhir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, timnya enggan memberikan mahar politik.
“Waktu itu saya lagi di kereta menuju Kota Cirebon. Tim saya yang ke kantor PKS. Tim tahu soal angka, intinya sampai miliaran,” ucapnya.
Tawar menawar soal mahar politik menurutnya tidak sejalan dengan Koalisi Umat, koalisi yang dibentuk oleh partai-partai Islam. “Saya sudah minta agar persoalan mahar ini tidak ada di koalisi ini,” katanya.
Siswandi mengatakan permintaan mahar itu muncul sekitar pukul 20.30 WIB jelang penutupan pendaftaran. Ia menuding hal tersebut hanyalah siasat PKS untuk menjagalnya.
“Ada oknum dari PKS yang minta mahar saat itu. Katanya rekomendasinya masih di Jakarta, untuk bisa dijemput harus bayar mahar. Padahal itu sudah mau penutupan, mana bisa diantar ke Cirebon dengan waktu yang mepet,” ucap Siswandi.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso tak ada di kantornya saat detikcom mencoba menemui Karso di sekretariat DPD PKS Kota Cirebon yang berada di Jalan Kalitanjung. Saat dihubungi melalui telepon seluler, telepon seluler Karso tak aktif.
(Baca juga: BERDIRI GARDA 212, WADAH ALUMNI 212 YANG INGIN JADI CALEG)
Sumber Berita Gagal di Cirebon, Brigjen Siswandi Tuding PKS Minta Mahar Miliaran, PAN Juga Akan Gugat PKS : Detik.com, Detik.com