Giliran 3 Pimpinan DPRD Mojokerto dan Kadis PU Kena OTT KPK
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Wilayah target KPK masih berada di seputar Jawa Timur (Jatim).
“Iya (ada OTT),” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo ketika dimintai konfirmasidetikcom, Sabtu (17/6/2017).
Penangkapan itu dilakukan pada Jumat (16/6) petang kemarin. Namun belum diketahui pasti siapa saja yang ditangkap serta terkait dengan apa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK menangkap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Wiwiet Febryanto Pemkot Mojokerto. Selain Wiwiet, KPK dikabarkan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo dari PDIP dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dari PKB.
Dalam penangkapan itu, ditemukan uang puluhan juta Rupiah yang diduga terkait dengan dugaan penyuapan yang terjadi. Uang tersebut kemudian sudah diamankan sebagai barang bukti.
KPK juga dikabarkan menangkap Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PAN, Umar Faruq (PAN), saat rapat di kantor DPD PAN Kota Mojokerto. Bersama tiga pejabat lainnya, Fanani langsung dibawa ke Surabaya.
Selain mengamankan sejumlah orang, tim KPK juga sudah menyegel beberapa tempat terkait tangkap tangan ini. Beberapa ruangan di kantor DPRD Mojokerto menjadi tempat yang disegel KPK.
Sejauh ini belum ada informasi terkait dengan apa yang melatarbelakangi OTT KPK. Kepala Bagian Humas Pemkot Mojokerto Choirul Anwar belum bisa dimintai konfirmasi. Beberapa kali detikcom menghubungi nomor ponsel Anwar, hanya terdengar nada sambung.
Baca juga : Jaksa Agung HM Prasetyo Nyatakan Hary Tanoe Sebagai Tersangka
Sumber berita Giliran 3 Pimpinan DPRD Mojokerto dan Kadis PU Kena OTT KPK : detik
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.