Jokowi, BRI Siap Modali Koperasi Rp 2 M untuk Hutan Sosial
Program perhutanan sosial yang berfungsi mendorong dan menyiapkan pemerataan ekonomi sedang digalakkan oleh pemerintah. Melalui program ini masyarakat diberi sumber daya produktif namun tetap menjaga fungsi kawasan lindung. Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung penyerahan hak pengelolaan hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan kepada masyarakat.
Dalam sambutan di hadapan masyarakat penerima hak kelola lahan, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa sekarang ini hak kelola lahan diberikan kepada masyarakat kecil di luar korporasi. “Berpuluh-puluh tahun lahan-lahan kita diberikan kepada yang besar-besar. Ada yang dapat 300 ribu hektare dan 400 ribu hektare. Sekarang kita akan mau mulai konsesi atau hak kelola itu kita berikan kepada koperasi, desa, dan rakyat,” ujar Presiden.
Dikutip dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (7/5), Presiden didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menyerahkan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat setempat lewat acara yang dilangsungkan di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Melalui program ini, pemerintah telah mempersiapkan 12,7 juta hektare lahan untuk dibagikan hak pengelolaannya. Pemberian hak kelola pada kesempatan kali ini merupakan langkah awal dari pembagian lahan kelola seluas total 3,7 juta hektare di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Yang tersedia sekarang harusnya ada 327 ribu hektare, yang diberikan baru 39 ribu hektare. Oleh sebab itu, ini masih ada yang diberikan terus. Tapi saya akan hentikan kalau yang diberikan itu tidak dimanfaatkan. Kepada yang besar saya akan tegas, kepada yang kecil juga saya akan tegas,” kata Jokowi.
“Tadi saya dibisiki Pak Dirut BRI, koperasi bisa diberi pinjaman sampai Rp 2 miliar. Tapi hati-hati, yang namanya pinjam itu harus dikembalikan. Kalau pandai mengelola tanahnya, kurang modal, bisa ke Pak Dirut BRI, diberikan pinjaman tapi dihitung dulu rugi atau untung,” ucapnya.
Tidak hanya pemberian hak pengelolaan, Kepala Negara juga mengungkap skema pinjaman modal yang dapat dipakai oleh penerima hak kelola lahan. Presiden benar-benar mengingatkan perlunya perhitungan sebagai bagian dari tanggung jawab pengelolaan.
Presiden juga memanfaatkan acara tersebut untuk berdialog dengan petani pemegang hak kelola. Ahmad Rivani, salah seorang petani yang berdialog dengan Presiden, telah memanfaatkan 50 hektare dari total wilayah hak kelola 485 hektare.
“Diberi izin 485 hektare di Tanah Laut. Sekarang sudah kami tanami karet. Yang baru bisa mengerjakan 35 kepala keluarga. Karetnya umurnya sebagian sudah 4 tahun. Ada yang sudah bisa diambil getahnya. Yang sudah panen 7 hektare,” kata Rivani.
“Catatan menunjukkan bahwa di Kalimantan Selatan hingga saat ini masih terdapat pemanfaatan hutan dengan izin konsesi korporasi yang mencapai 827.748 hektare atau 47% dari luas kawasan hutan secara keseluruhan. Untuk dukungan kepada rakyat melalui kebijakan Bapak Presiden yaitu pemerataan ekonomi maka Program Perhutanan Sosial dikedepankan,” ucap Siti.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melaporkan bahwa Kalimantan Selatan dengan luas areal 3,753 juta hektare, di antaranya 1,78 juta hektare adalah kawasan hutan yang meliputi antara lain 586 ribu hektare Hutan Tanaman Industri (33%), 240 ribu hektare Hak Pengusahaan Hutan (13,4%), dan kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi seluas 389 ribu hektare (22%) serta sisanya untuk kebun transmigrasi pinjam pakai dan perhutanan sosial.
Program ini juga ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya yang bisa menyelesaikan permasalahan setempat seperti penambang emas ilegal. “Areal yang semula padang alang-alang, dan saat ini dimanfaatkan oleh antara lain mantan pelaku penambang emas yang hingga saat ini telah mencapai 68 KK (kepala keluarga),” tutur Siti.
Sumber Berita Jokowi, BRI Siap Modali Koperasi Rp 2 M untuk Hutan Sosial : Kumparan.com