Jokowi Minta Pemda dan Pusat Selaras, Respons Anies Cuma Begini
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah dan DPRD untuk tak banyak mengeluarkan peraturan daerah (perda). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada satgas khusus yang akan menjalankan perintah tersebut.
Anies mengatakan, dalam arahannya Jokowi mengingatkan kepada para gubernur agar ada perubahan dalam kemudahan berusaha. Salah satunya dibentuk satgas khusus di setiap wilayah.
“Ada satgas nasional ada satgas di wilayah. Kemudian dipaparkan dari seluruh Indonesia batas waktu pembentukan satgas akhir Januari, karena itu dilakukan pertemuan ini untuk mengingatkan karena dari 34 provinsi hanya sepuluh yang sudah. Dari 514 kabupaten/kota hanya 75 yang sudah ada satgasnya. Ditunjukkan tempat yang ada satgas dan belum ada satgas,” kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Untuk DKI Jakarta, Anies mengatakan satgas tersebut sudah terbentuk. “Sudah. Sudah aman,” katanya.
Dalam arahannya, Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat selaras dalam penyelesaian masalah, yang bertujuan untuk peningkatan investasi. Terkait ini, Anies mengatakan sudah ada satgas yang akan menyelesaikan.
“Justru itu, fungsinya satgas untuk membereskan itu. Kalau di Jakarta lebih leluasa ya karena kan kita di sini. Terutama banyaknya di daerah masalahnya, tadi ditunjukkan banyak masalah di daerah. Kalau di Jakarta sudah jadi satu,” katanya.
Baca juga : Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Kebijakan Pusat-Daerah Selaras
Sumber berita Jokowi Minta Pemda dan Pusat Selaras, Respons Anies Cuma Begini : detik.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.