Menkopolhukam Tegaskan TNI Tak Akan Kembali ke Dunia Politik
Kembalinya TNI ke panggung politik belakangan menjadi perdebatan di ruang publik. Apalagi jelang Pilpres 2019, nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dikaitkan menjadi salah satu capres.
Namun, Menko Polhukam Wiranto menegaskan TNI tidak akan kembali ke dunia politik. Menurut dia, pemerintah tetap konsisten agar TNI hanya melakukan fungsi pertahanan dan keamanan. Ia menegaskan bahwa sejak reformasi1998, TNI sudah tidak boleh ikut dalam kegiatan politik.
“Mana ada supremasi militer mengambil supremasi sipil. Enggak mungkin, negara kita negara demokrasi,” kata Wiranto di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9).
“Tahun 1998 saya sudah mereformasi TNI waktu itu ABRI namanya. Dengan reformasi ABRI, tatkala ABRI masih diberi kewenangam dwi fungsi, ABRI masih punya kewenangan, punya kewajiban di wilayah politik, wilayah sospol kecuali pertahanan dan keamanan,” sambung Wiranto.
Ia menegaskan bahwa TNI sudah tidak diperbolehkan lagi dalam kegiatan politik praktis. Semua tudingan yang menyebut Militer melakukan suatu langkah politik, itu tidak benar adanya.
“Kalau ada pikiran bahwa sekarang ABRI melakukan suatu langkah politik, menguasai panggung politik yang sebenarnya merupakan pemerintahan sipil tidak benar, tidak akan ada. Saya enggak pernah mendengar itu. Jangan diada-adakan kalau sudah tidak ada,” pungkasnya.
Baca juga : Video Saat Panglima TNI Digadang-gadang Maju Menjadi Presiden RI
Sumber berita Menkopolhukam Tegaskan TNI Tak Akan Kembali ke Dunia Politik : kumparan
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.