Menteri ESDM Bahlil Lahadalia cabut izin pertambangan kantornya di Jakarta.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor pertambangan dengan menekankan dua aspek utama:
Penerbitan izin usaha yang tidak produktif dan perlindungan lingkungan hidup.
Ia mengatakan bahwa ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dicabut karena dinilai bermasalah atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
Ia juga mengatakan fakta bahwa banyak perusahaan pemegang izin tersebut berkantor di Jakarta, namun tidak memberikan kontribusi berarti bagi daerah penghasil tambang.
“Sebagian besar perusahaan yang izinnya kami cabut itu kantornya ada di Jakarta,” kata Bahlil, Selasa 2 Desember 2025.
Tak hanya itu, Bahlil juga menekankan pentingnya standar keberlanjutan lingkungan.
Berbekal pengalamannya sebagai mantan pengusaha di sektor tambang dan perkayuan, ia mengingatkan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kelestarian alam.
Ia meminta pelaku usaha menerima penerapan standar lingkungan yang lebih ketat sebagai langkah penting untuk menghindari kerusakan jangka panjang.
“Ekonomi boleh kita dapatkan, tetapi lingkungan juga harus kita jaga,” katanya.
Selanjutnya, Bahlil juga mengatakan ketimpangan akses perizinan antara perusahaan lokal dan perusahaan besar berkantor pusat di kota-kota besar.
Menurutnya, mekanisme lama yang berbelit sering membuat pelaku usaha daerah kesulitan mengakses legalitas usaha, sementara perusahaan pusat lebih ke dominan.