Pansus Hak Angket KPK Cacat Hukum, KPK Jangan Penuhi Kehendak Pansus

Pansus Hak Angket KPK Cacat Hukum, KPK Jangan Penuhi Kehendak Pansus

Sejumlah pakar yang tergabung dalam Asosiasi Hukum Tata Negara (AHTN) bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas menyatakan sikap bahwa Panitia Khusus Angket KPK yang dibentuk oleh DPR cacat hukum. Pernyataan tersebut ditanda-tangani oleh sekitar 132 orang akademisi dari berbagai universitas.

“Kami menilai pembentukan panitia hak angket DPR keliru karena tiga hal, subjek keliru, objek keliru, dan prosedurnya salah,” kata mantan Hakim Konstitusi sekaligus Ketua AHTN, Prof Mahfud MD, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/6).

Mahfud menyebut Hak Angket yang dibentuk DPR secara subjek salah. Sebab secara historis Hak Angket itu seharusnya ditujukan kepada pemerintah. Mahfud menambahkan secara semantik, Pasal 29 ayat 3 UU MD3 juga menyebutkan bahwa Hak Angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan Undang-Undang dan atau kebijakan pemerintah.

“Di penjelasan, pemerintah: Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan lembaga pemerintah non-kementerian, seperti Basarnas, LIPI, Wantimpres. Di luar itu, bukan lembaga pemerintah, seperti KPK, bukan lembaga pemerintah,” kata Mahfud.