Rilis Survei SMRC: Elektabilitas Jokowi 38,9%, Prabowo Hanya 12%
Saiful Mujani Research Institute (SMRC) kembali merilis elektabilitas kandidat capres 2019. Hasilnya, Jokowi masih tinggi dengan 38,9%, namun elektabilitas Prabowo Subianto merosot hingga 12%.
“Hasil survei menunjukkan bahwa kini Presiden pilihan masyarakat adalah Joko Widodo. Elektabilitas Jokowi ada di angka 38,9 persen, di bawah Jokowi ada nama Prabowo Subianto sekitar 12% dan SBY 1,6%,” ucap Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan dalam paparan di Menteng, Jakpus, Kamis (5/10).
Data itu didapat dari survei yang digelar pada 3-10 September 2017 dengan 1.057 responden di seluruh Indonesia yang mempunyai hak pilih. Responden dipilih secara random. Margin of error 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.
Djayadi merinci, elektabilitas kandidat lain berada di bawah 1% karena belum kompetitif. Mereka adalah Anies Baswedan (0,9%), Ahok (0,8%), JK (0,8%), Hary Tanoe (0,6%), Surya Paloh (0,3%), AHY (0,3%), Ridwan Kamil (0,3%), Gatot Nurmantyo (0,3%) dan lainnya.
“Ini top of mind, dukungan solid yang agak sulit diubah, nama-nama lain enggak cukup kuat,” ucap Djayadi.
Sementara jika melihat tren elektabilitas tahun 2017, Jokowi meningkat dari Januari (27%), Mei (34,1%), September (38,9%). Sementara Prabowo pada Januari (9,9%), Mei (17,2%) dan September turun (12%).
Baca juga : PKS Sebut Demi Tumbangkan Jokowi Harap Prabowo Naikkan Elektabilitas
sumber berita Rilis Survei SMRC: Elektabilitas Jokowi 38,9%, Prabowo Hanya 12% : kumparan
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.