Sebanyak 25 ribu dapur MBG, hanya 52% mengantongi sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan angka tersebut baru mencakup 52,37 persen dari total 25.925 SPPG.
Artinya, masih ada ribuan dapur program yang berpotensi beroperasi tanpa jaminan higienitas yang memadai, sebuah ironi untuk program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat.
Memang 81,39 persen dari 16.681 SPPG yang mendaftar telah tersertifikasi.
Namun, angka ini sekaligus mengungkap persoalan lain, masih banyak SPPG yang bahkan belum mendaftar serifikasi, menandakan lemahnya kepatuhan administratif di lapangan.
Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang, menargetkan seluruh SPPG sudah mendaftar pada Juni dan tersertifikasi penuh pada Agustus 2026.
“Target saya, bulan Juni semua SPPG sudah mendaftar dan bulan Agustus seluruh SPPG sudah ber-SLHS,” katanya.
Realisasinya bergantung pada efektivitas koordinasi lintas kementerian yang selama ini sering menjadi bottleneck dalam implementasi program nasional.
BGN juga mengancam akan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang belum mendaftar SLHS.
Namun, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dilema, antara menjaga standar kualitas layanan atau menggangu distribusi makanan bagi masyarakat yang bergantung pada program tersebut.
“Untuk SPPG yang belum mendaftar SLHS, kami akan menginstruksikan dilakukan suspensi atau penghentian sementara operasional,” tegas Nanik.