Asap Karhutla meluas ke Malaysia, Anwar Ibrahim kontak Prabowo
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia kini menjadi persoalan lintas negara setelah dampaknya menjalar ke sejumlah wilayah Asia Tenggara.
Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, hingga Filipina termasuk negara yang terdampak penyebaran asap tersebut.
Situasi ini memicu kekhawatiran regional, terutama menyangkut kualitas udara dan keselamatan masyarakat.
Di Malaysia, pemerintah mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap anak-anak.
Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, mengeluarkan titah peliburan sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, dan Putrajaya.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu respons terhadap kondisi udara yang memburuk di sejumlah kawasan.
Perkembangan ini turut mendorong komunikasi antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Keduanya berbicara melalui sambungan telepon pada 8 Oktober 2026 untuk membahas penanganan kabut asap serta peluang kerja sama menghadapi krisis tersebut.
Anwar menegaskan kesiapan Malaysia untuk membantu Indonesia melalui berbagai bentuk dukungan yang diperlukan.
Salah satu langkah yang dibicarakan berkaitan dengan operasi modifikasi cuaca atau cloud seeding.
Baca juga: Gunung Anak Krakatau masuk level siaga lagi, ini kata petugas
Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Farzamie Zarkawi, menyampaikan bahwa Indonesia telah menyetujui permintaan penyemaian awan di kawasan perbatasan Kalimantan.
Malaysia berharap upaya tersebut dapat membantu meredakan situasi, sekaligus menyatakan kesediaan memberikan bantuan tambahan apabila dibutuhkan.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 437 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia hingga 9 Oktober 2026.
Sebanyak 270 titik di antaranya tersebar di enam provinsi yang menjadi fokus penanganan.
Di tingkat regional, ASEAN mengaktifkan status Siaga 3 berdasarkan Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (AATHP).
Langkah ini mengharuskan Indonesia menyampaikan perkembangan harian mengenai titik kebakaran, arah penyebaran asap, serta upaya penanggulangan yang dilakukan.
Meski situasi mendapat perhatian negara tetangga, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan tidak menerima nota protes resmi terkait persoalan tersebut.