DPR kaget, Bina Marga minta anggaran 3 kali lipat usai Rp29 T
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp89,7 Triliun untuk mendukung rencana kerja tahun 2027.
Angka itu jauh melampaui Pagu Indikatif yang ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun, atau sekitar 40 persen lebih kecil dibandingkan alokasi tahun 2025.
Dirjen Bina Marga Roy Rizal mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu 1 JUli 2026.
“Selanjutnya, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal, Ditjen Bina Marga telah mengajukan usulan tambahan melalui surat Menteri PU pada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas,” kata Roy.
Dari total usulan Rp89,07 triliun, sebesar Ro3,02 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen dan Rp84,07 triliun untuk program infrastruktur konektivitas.
Adapun dari Pagu Indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun.
Sumber pendanaan program infrastruktur konektivitas terdiri dari Rupiah Murni Rp11,78 triliun, SBSN Rp12,15 triliun, serta PLN dan RMP Rp2,76 triliun.
Rupiah murni yang tersedia akan diprioritaskan untuk sejumlah kebutuhan mendesak, di antaranya rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana Sumatera senilai Rp4,24 triliun.
Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi Rp2,23 triliun, serta pembayaran wajib Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha senilai Rp1,46 triliun.
Roy juga mengingatkan, dengan keterbatasan anggaran yang ada, anggaran preservasi jalan nasional hanya mencapai sekitar Rp1,07 triliun.
Sejumlah proyek multiyears contact baru yang dibiayai dari Rupiah Murni juga belum dialokasikan.
Yang lebih mengkahawatirkan, jika tidak ada tambhan anggaran pada pembahasan berikutnya, Kemenhan terpaksa melakukan rasionalisasi program.
Akibatnya, sejumlah proyek berpotensi mengalami penundaan penyelesaian dan target peningkatan konektivitas jalan nasional pada 2027 bisa melesat dari rencana awal.\
Baca juga: Dokter Boyke bongkar kondisi lapas dan permasalahan serius