Gaji Gubernur 32 miliar, Ono Surono: Legistalif hanya 3,2 miliar.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ono Surono menegaskan.
Tunjangan dan fasilitas pejabat negara, termasuk anggota DPRD tidak termasuk dalam kategori yang bisa dipangkas dalam surat edaran Mendagri serta Intruksi Presiden.
Ono menanggapi kabar tidak adanya pemotongan anggaran untuk fasilitas dan tunjangan yang di terima anggota DPRD Jabar.
Meski pemerintah daerah telah melakukan efiensi belanja.
“Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, soal DPRD yang tidak terdampak efisiensi, memang begitu ketentuannya.” ucap Ono.
“Gaji dan tunjangan bagi pejabat negara, kepala daerah tidak termasuk dalam belanja yang bisa diefisiensikan,” lanjutannya.
Satu-satunya anggaran yang mengalami pemotongan, kata Ono, hanya belanja pakaian dinas Gubernur Jabar dikurangi sekitar Rp150 juta.
Karena Gubernur memilih tidak menggunakan seragam dinas.
“Gubernur menolak memakai seragam PDH, PDL, PSL, jadi belanja baju dinasnya bisa dihemat,” ungkap Ono.
Ono mengungkapkan juga, dirinya tidak pernah menjahit kain pakaian dinas yang dibagikan, karena lebih nyaman berpakaian kasual.
Dia tetap menerima jatah kain tersebut demi menghormati keberagaman pilihan anggota dewan lainnya.
“Saya tidak suka pakai pakaian seperti ini. Tapi kalau saya tolak kainnya, nanti yang lain gimana, kan ada yang memang senang pakai baju safari,” kata Ono.
Adapun kebijakan efisiensi, kata dia, hanya menyasar kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat.
Misalnya perjalanan dinas, seminar atau rapat tanpa outpun yang jelas.
“Lagi pula, apabila dibagi rata maka anggaran gaji anggota DPRD Jabar hanya Rp3,9 miliar sedangkan gubernur mencapai Rp32 miliar pertahun,” sambungnya.
Belanja DPRD Jabar dalam APBD 2025 tidak mengalami perubahan besar, meski lima kali revisi lewat peraturan gubernur.
Baca juga: KDM Terancam Dipenjara oleh Adel Setiawan
Nah itulah berita Gaji Gubernur 32 miliar, Ono Surono: Legistalif hanya 3,2 miliar